Nasionalisme dan Gereget Tujuhbelasan

image

Oleh:Komang Suarsana

 

Penyambutan peringatan tujuh belasan (HUT kemerdekaan Indonesia) di Bali khususnya, dan di tingkat nasional, makin tahun terkesan lesu darah dan kehilangan gereget (semangat). Hal itu kontras dengan semangat para elite politik dan warga partai politik menggelar gebyar yang marak menjelang pemilu atau gereget masyarakat saat perhelatan piala dunia sepakbola. Apalagi jika dibandingkan antara suasana peringatan di perkotaan atau tingkat kecamatan dengan di pedesaan. Terasa benar, kontras dan nyaris di perkotaan kurang gereget. Ketika warga pedesaan yang dengan penuh gegap gempita menggelar aneka lomba demi memeriahkannya, di kecakatan-kecamatan justru sepi. Adakah ini terkait dengan mulai terkikisnya rasa kebangsaan atau nasionalisme?

Kita memang layak mempertanyakan hilangnya rasa nasionalisme itu. Setidaknya ketika kita mengukurnya dengan suasana peringatan HUT kemerdekaan sebagai ritual yang seharusnya mengekspresikan rasa nasionalisme dan kebanggaan kebangsaan. Ketka kita memperingat kemerdekaan, kita dituntut memperlihatkan nasionalisme, sebuah semangat yang mendorong tercapainya kemerdekaan itu sendiri. Tetapi, belakangan, ada gejala penipisan rasa nasionalisme tersebut. Terutama ketika era reformasi dibuka dan otonomi daerah diberlakukan.

Di era kolonial, para pendahulu bangsa mengintegrasikan pergerakan untuk membebaskan bangsa ini dari kolonialisme. Ide integrasi muncul setelah mengalami serangkaian kegagalan dalam perang kemerdekaan yang bersifat kedaerahan. Dengan dasar solidaritas kesamaan nasib dan cita-cita, akhirnya berdirilah Boedi Oetomo yang mengintegrasikan perjuangan kemerdekaan. Dalam konteks teori Durkheim, solidaritas semacam itu bisa dikatagorikan sebagai solidaritas mekanik. Suatu perasaan solidaritas berdasarkan kesadaran kolektif senasib dan cita-cita yang sama sehingga terjadi konsensus nasional untuk terintegrasi dalam satu bangsa..

  Sejak 1 Januari 2001 pemerintah pusat memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Suatu kebijakan yang memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. Termasuk di dalamnya kebebasan dalam berpolitik, mengelola sumber daya alam, dan administrasi pemerintahan. Kendali pusat jauh berkurang, penghisapan kekayaan daerah oleh pusat terhenti, dan daerah memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya. Dengan kata lain, daerah-daerah telah bangkit dan lepas dari dominasi, penindasan, penghisapan, dan kesewenang-wenangan pusat. Otonomi berdampak pada tingginya semangat kedaerahan. Rakyat Indonesia lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang menyangkut daerahnya masing-masing. Semangat kedaerahan bisa diterapkan dalam arti negatif, misalnya Kepala Daerah harus orang daerah asli, pengkavlingan laut, dan penerapan negatif lain . Namun semangat kedaerahan ini apabila disikapi secara positif akan menghasilkan sinergi secara nasional. Setiap daerah akan memiliki keunggulan masing-masing, yang jika digabung akan menghasilkan keunggulan nasional.

  Memang, kita sadari, nasionalisme tidaklah sesederhana membagi garis pemisah antara “kita” dan “mereka”. “Kita” adalah klaim atas semua orang yang bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara “mereka” adalah pihak asing (di luar NKRI) dan golongan berkehendak memisahkan diri dari NKRI (separatis). Karena, ada banyak varian nasionalisme seperti nasionalisme-rasisme, nasionalisme-pluralisme, atau nasionalisme-populisme. Termasuk juga mereka yang tak bersemangat lagi dengan rasa sebagai sebuah bangsa. Banyak lagi varian lainnya yang dapat ditalitemalikan dengan paham kebangsaan itu. Tetapi, penting pula kita pertimbangkan nasionalisme yang dipertautkan dengan keberadaan suatu rezim politik (penguasa). Nasionalisme yang ditegaskannya adalah yang bertalian dengan kepentingan rezim yang bersangkutan.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, bagaimana kita harus meningkatkan rasa nasionalisme rakyat kita? Upaya penguatan nasionalisme negara yang dilakukan rezim sekarang jelas harus menghadapi tantangan politik dan ekonomi dari berbagai kalangan masyarakat. Masalah-masalah kongkret sehari-hari yang dihadapi masyarakat membutuhkan solusi. Jika masalah konkret ini terus berlarut, bukan tak mungkin berbagai kalangan masyarakat bakal menunjukkan solidaritasnya untuk mengusung wacana nasionalisme-populis. Salah satu yang mulai tumbuh adalah kajian atas ajaran-ajaran Bung Karno mengenai marhaenisme. Keberpihakan kajian mereka terhadap wong cilik sekurang-kurangnya pertanda dari pertumbuhan pandangan politik masyarakat mengenai nasionalisme-populis. Wacana ini mulai mengarah pada independensi pandangan mereka terhadap nasionalisme negara.

Rezim politik dapat saja membangkitkan sentimen nasionalisme negara dengan menekan kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya. Tetapi, karena sumber kekuatannya pada seberapa besar anggaran negara bisa menyediakannya, maka sejauh negara menghadapi kesulitan untuk terus membiayainya, batasnya kekuatan segera menimbulkan gugatan. Lebih-lebih lagi jika kalangan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia terus berjuang untuk menuntut pertanggungjawaban negara, maka gugatan atas nasionalisme negara secara tak langsung akan pula melemah. Belum pula ditambah dengan gugatan-gugatan KKN serta meningkatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarkan informasi apa yang telah terjadi.

Pemerintah bersama rakyat harus kembali menggali semangat kebangsaan dan kesadaran berbangsa alias nasionalisme melalui perbaikan tatanan kehidupan yang lebih luas. Percuma, kalau pemerintah hanya bias mengimbau rakyatnya memupuk rasa nasionalisme di balik kondisi kehidupan yang carut marut. (*)

Wed, 16 Oct 2013 @11:53


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Biografi
image

Drh.Komang Suarsana, MMA.

081353114888


Jl.Patih Nambi Gg XII No.5, Ubung Kaja, Denpasar, Bali Indonesia
Copyright © 2022 Komang Suarsana · All Rights Reserved