Pemilukada kok Coba-coba?

image

Oleh: Komang Suarsana

 

BANGSA ini sepertinya belum menemukan formula paling mujarab untuk menuntaskan berbagai persoalan. Baik persoalan di bidang sosial, ekonomi, budaza, maupun di sektor politik. Ketika muncul ekses dari sistem dan kebijakan yang sudah dijalankan sebelumnya, kita buru-buru sudah berpikir mencari alternatif.

Wacana terakhir adalah pemilihan gubernur, bupati/walikota dikembalikan dengan sistem lama, dipilih oleh DPRD. Beberapa forum – termasuk interaktif di layar TV—menghadirkan narasumber yang memberi sinyal kembalinya sistem pemilukada via DPRD. Termasuk para anggota DPR-RI yang sedang mengagendakan revisi UU Pemerintahan Daerah, mengarah pada pemilihan oleh DPRD.

Adalah Gamawan Fauzi, mantan Gubernur Sumatera Barat yang sekarang menjadi Mendagri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, memberikan sinyal positif terhadap wacana pemilihan gubernur akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada waktu yang akan datang.

Pertimbangan Menteri Gamawan adalah, pemilihan gubernur melalui DPRD  merupakan sebuah gagasan atau pemikiran yang baik, tidak berpotensi menghabiskan dana dan mampu mengefisienkan waktu.

Gamawan mencontohkan, pemilihan gubernur Jawa Timur periode 2009-2014 yang berlangsung beberapa putaran telah menghabiskan biaya sedikitnya Rp 800 miliar. Biaya ratusan miliar tersebut belum termasuk biaya dari awal hingga proses kampanye yang harus dikeluarkan oleh sepasang calon yang ingin maju sebagai gubernur dan wakil gubernur. Padahal seorang gubernur hanya memilik tiga tugas pokok yakni pemantauan, pengawasan dan koordinasi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah.

 Beberapa waktu lalu Kemdagri telah mengundang pakar seperti pakar pemerintahan, hukum tata negara dan praktisi untuk mengkaji mengenai wacana pemilihan gubernur melalui DPRD dan menghapuskan pemilihan gubernur langsung. Untuk mengubah format pemilihan gubernur tersebut maka pemerintah dan DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kita yang tak seide dengan Menteri Gamawan pasti melihat dan bisa justru menanggapi sinyal ini merupakan langkah mundur (setback ) bagi demokrasi. Pemilihan gubernur secara langsung dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat (berdemokrasi). Posisi gubernur merupakan ciri negara demokrasi yang menganut desentralisasi. Jadi, gubernur harus dipilih langsung.

Sistem pemilukada yang sudah berjalan saat ini, sudah tepat, meskipun kita tidak bisa pungkiri masih perlu ada perbaikan pelaksanaannya. Yang perlu diperhatikan adalah soal legitimasi dari pimpinan daerah itu di tengah masyarakat. Jika hanya ditunjuk, posisi gubernur akan sulit, karena harus menghadapi bupati atau wali kota yang dipilih rakyat.

Dan, apakah bisa dijamin tidak terjadi money politics di DPRD atau di tingkat partai? Tidakkah money politics bergeser dari tengah rakyat ke meja DPRD? Bali punya pengalaman menarik ketika berlangsung pilgub tahun 2003. Saat itu angota DPRD kebagian cek (konon nilainya hingga ratusan juta rupiah) untuk memilih paket calon tertentu. Ada kong kalikong , lalu patpat gulipat, akhirnya benar, menanglah calon itu. Tapi, bukan hanya paket calon tersebut yang bermanuver. Paket lain pun sama. Mereka menebar duit dan bahkan mengkarantina anggota Dewan.

Publik Bali kemudian tersentak ketika kasus cek pilgub itu mengemuka di media. Cuma, memang, kelanjutan penanganan kasus itu tak jelas ujungnya.

Memang, bagi kita, ketimbang menghapus pemilihan gubernur langsung dan mengembalikannya ke DPRD dan ada risiko seperti iitu, lebih baik pemerintah memperbaiki regulasi persyaratan kandidat gubernur. Sasarannya, agar calon yang maju benar-benar berkualitas, seperti seorang bakal calon gubernur mesti berpendidikan S1, dan berpengalaman di bidang pemerintahan. Pengalaman di bidang pemerintahan dimaksud, bukan berarti harus sarjana pemerintahan. Namun bisa jadi pernah menjadi anggota DPRD, jadi bupati/walikota, atau pernah menjadi kepala dinas.

Sementara, kalau kita setuju dengan ide Menteri Gamawan, kita lihat sedikitnya ada tiga alasan, kenapa ide -- pemilihan gubernur perlu dilakukan oleh DPRD dan tidak dilakukan lagi secara langsung – harus didukung.

Pertama , gubernur itu merangkap dua jabatan sekaligus, yakni kepala daerah dan juga wakil pemerintah pusat di daerah. Kedua , karena otonomi daerah berada di kabupaten dan kota, dan bukannya provinsi. Dan yang ketiga , dan ini memang agak bersifat ideologis dan politis, bahwa jika otonomi itu di provinsi, bisa mengarah kepada federalisme, dan ini kan bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dinamika dan ”pertarungan” antar wacana pro-kontra  terus berjalan. Di samping menjadi komoditas politik, justru perdebatan tersebut menjadi ”asyik” dan ”mengasyikkan” bagi pendewasaan wawasan politik publik.

Akan menjadi lebih asyik, kalau jangan buru-buru diputuskan dulu, wacana mana yang akan “menang”. Wacana pilgub oleh DPRD harus dibicarakan dan dikaji di ranah akademisi terlebih dahulu.

Sebelum keputusan itu muncul, gubernur masih dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalaupun akhirnya disepakati pilgub dilakukan oleh DPRD, tidak mungkin diputuskan dalam waktu dekat. Paling tidak akan memakan waktu hingga tiga tahun ke depan

Pemerintah ataupun pihak-pihak yang merancang pengembalian sistem pilgub ke DPRD harus benar-benar melakukan pengkajian komprehensif. Bangsa ini jangan dijadikan objek percobaan terus. Wong, iklan minyak angin saja bisa bilang “untuk anak kok coba-coba”, masa untuk sebuah bangsa yang besar ini, pilgub kok pakai coba-coba. (*)

Sat, 19 Oct 2013 @18:30

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Biografi
image

Drh.Komang Suarsana, MMA.

081353114888


Jl.Patih Nambi Gg XII No.5, Ubung Kaja, Denpasar, Bali Indonesia
Copyright © 2022 Komang Suarsana · All Rights Reserved