Peran DPRD dalam Pembuatan dan Penetapan Regulasi Kebijakan dan Anggaran pada Program Penanggulangan Kemiskinan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

image

Oleh:

Komang Suarsana

 

Pendahuluan

Otonomi Daerah membawa konsekuensi adanya penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki daerah.

Daerah harus mengetahui segala potensi yang dimiliki serta lihai mengelolanya sehingga mampu melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan yang lebih banyak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan bisa mengarah pada pengelolaan secara bottom up . Dengan demikian Pemerintah daerah bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga sebagai entrepreneur , koordinator, fasilitator dan stimulator.

Kewenangan pengambil keputusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya ada pada pemerintah daerah dan legislatifnya termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat miskin.

DPRD adalah lembaga demokrasi yang menghimpun elemen-elemen poltik lokal pemenang     pemilu lima tahunan. Sebagai masyarakat politik (political society ), peran dan fungsinya sangat dinantikan dalam mengawal lembaga eksekutif daerah serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik yang partisipatif dan menyejahterakan masyarakat luas.  Mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis tersebut, maka anggota DPRD dituntut memiliki kapasitas yang kuat dan tuntas dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah serta kemampuan teknik legislasi, budgeting dan politik lokal. Kapasitas anggota dewan yang kuat pada akhirnya menjadi prasyarat utama tercapainya pemerintahan daerah yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat.

Reposisi politik anggota DPRD di era reformasi ini menjadi kenyataan di hampir semua daerah. Posisi politik DPRD yang strategis ini hendaknya diperankan secara maksimal dalam fungsi pengawasan kinerja eksekutif, legislasi demokratis serta menciptakan ruang partisipasi politik warga dalam mengelola daerahnya

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas khususnya di Kabupaten Bangli, karena keadaan kemiskinan membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh panggang daripada api. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral.

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan.

Dalam hal ini, DPRD memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat dengan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya secara efektif.

Fungsi legislasi yang melekat pada diri anggota dewan, menuntut pemahaman dan ketrampilan dalam teknik menyusun legal drafting. Era otonomi daerah juga menuntut sensitivitas anggota dewan terhadap masalah kemiskinan yang urgen dan secara substantif membutuhkan regulasi daerah.

Persoalan krusial yang selalu menyedot perhatian publik di daerah adalah berkaitan dengan politik anggaran. Dalam konteks ini, peran dan fungsi anggota dewan sangat strategis meloloskan atau merevisi usulan  RAPBD menyangkut penanggulangan kemiskinan yang disusun pihak eksekutif. Hanya dengan kemampuan dan pemahaman yang matang mengenai performance budgeting , kerja-kerja poltik anggaran ini bisa maksimal diperankan para anggota dewan. 

 

Kemiskinan Sebagai Permasalahan Bersama

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, definisi kemiskinan adalah kondisi yang membuat seseorang atau  ekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, kemiskinan dapat diidentifikasi dari rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan sarana kebutuhan hidup dasar. Sumberdaya dan aset produktif tersebut, termasuk: barang dan jasa, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Batasan kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi , tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis,

gender, serta kondisi lingkungan.

Kemiskinan sebagai masalah bersama tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri.

Program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat miskin dapat dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Untuk dapat merencanakan program pembangunan sektoral yang holistik diperlukan suatu metode penentuan sasaran yang mapan.

Oleh karena itu, pengembangan informasi yang berkaitan dengan profil penduduk miskin dan wilayah miskin harus dapat digunakan sebagai dasar penentuan sasaran secara tepat dan terarah. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami.

Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Faktor yang memicu terjadinya kemiskinan di antaranya rendahnya taraf pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan yang menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa.

Banyak masyarakat miskin yang telah tersentuh program penanggulangan kemiskinan namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan ini.

Pertama , program penanggulangan masih berorientasi pada aspek ekonomi semata. Kenyataan yang ada bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi sehingga program penanggulangan kemiskinan hendaknya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi juga aspek lainnya secara holistik.

Kedua , program penanggulangan kemiskinan dengan pola top down planning memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek bukan sebagai subyek atau pelaku utama yang aktif terlibat dalam aktivitas program tersebut. Untuk itu perlu melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan jika memungkinkan sampai pada tahap pengambilan keputusan.

Ketiga , program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai suatu bentuk rasa murah hati dari pemerintah yang akhirnya mengesampingkan produktivitas masyarakat miskin dan mendorong masyarakat miskin lebih menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Seharusnya masyarakat miskin dipandang sebagai sumberdaya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampumemanfaatkan daya yang dimiliki. Masyarakat miskin akan mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mau memberikan kebebasan kepada masyarakat tersebut untuk mengatur dirinya sendiri yang diikuti oleh peran pemerintah sebagai fasilitator.

Ruang lingkup program penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak hanya mengenai besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada sasaran namun juga harus terdapat upaya peningkatan kemampuan, kewenangan serta tanggung jawab masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pengelolaan tersebut.

 

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Program-program penanggulangan kemiskinan masih belum mencapai sasaran yang optimal. Hal ini berakibat banyak proyek pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin menjadi salah alamat dan tidak memecahkan masalah.

Untuk itu diperlukan pemahaman dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat miskin tidak lagi hanya sebagai obyek yang dianggap tidak mampu sehingga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang salah sasaran.

Melibatkan masyarakat tidak hanya sekedar berpartisipasi namun lebih daripada itu. Masyarakat miskin diberdayakan dalam proses pembangunan utamanya dalam menanggulangi kemiskinannya.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya.

Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Tahap penyadaran , target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Tahap Pengkapasitasan , tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola paluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistessi dirinya. Selain memampukan masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organiasasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan ”aturan main” yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

Tahap Pendayaan , pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan.

Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata ”mandiri” telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarkat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik.

 

Implementasi Peran dan DPRD dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari rulling government yang terus bergerak menuju good governance dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan – aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan engan masyarakat keseluruhan.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya . Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya.

Peran dan fungsi DPRD akan terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring dengan pengurangan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Dengan adanya keseimbangan hak dan kewenangan tersebut antara eksekutif dan legislatif diharapkan korupsi yang marak terjadi di DPRD (legislatif) dapat berkurang seiring dengan pematangan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Terwujudnya clean and good governance   merupakan harapan semua masyarakat.

Sesuai Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 342, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1.      Regulator : m engatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat. yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);

2.      Policy Making :merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan programprogram pembangunan di daerahnya.

3.      Budgeting : perencanaan angaran daerah (APBD)

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1.      Representation : m engartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.

2.      Advokai : a gregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannyamelalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar-menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

3.      Administrative oversight : m enilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2009 tentang Susduk dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1.      Fungsi legislasi

2.      Fungsi anggaran dan

3.      Fungsi pengawasan

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

1.      Perda-perda yang aspiratif dan responsif. Dalam arti Perda-perda yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah bersifat ekslusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan Perda yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

2.      Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.

3.      Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Untuk melaksanaan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders) , untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

1.      Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;

2.      Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;

3.      Sebagai kontrak sosial di daerah;

4.      Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Di samping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai policy maker , dan bukan policy implementary di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholders , ada kontrak sosial yang dilandasi dengan fiduciary duty . Dengan demikian, fiduciary duty ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi.

Dalam praktik dan realita saat ini, fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan:

1.      Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi;

2.      Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stakeholders;

3.      Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Ranperda;

4.      Ditingkatkannya kemmapuan analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam proses penyusunan Ranperda;

5.      Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi; dll.

 

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, serta bukan reaktif dan sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah;

Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut:

1.      APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi);

2.      APBD sebagai fungsi investasi daerah;

3.      APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan , maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung fiduciary duty. P ada fungsi penganggaran ini, DPRD dapat lebih berperan secara konkrit apabila memberi perhatian dan cermat dalam beberapa hal berikut:

1.      Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:

§  Efektifitas pembentukan jaring asmara (aspirasi masyarakat);

§  Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan;

§  Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD;

§  Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA

2.      Penyusunan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)   , antara lain:

§  Akuntabilitas terhadap nilai anggaran;

§  Kelengkapan data-data pendukung;

§  Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas urusan dan program;

§  Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat

3.      Ranperda APBD

4.      Sosialisasi Perda APBD

 

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Di samping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

1.      Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;

2.      Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;

3.      Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;

4.      Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, fungsi pengawasan pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan saat ini masih membutuhkan beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:

1.      Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif;

2.      Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;

3.      Penyusunan agenda pengawasan DPRD;

4.      Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;

5.      Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (balance of power ) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (social control )

DPRD sebagai legislator, dengan Perencanaan Anggaran Daerah dan pengawasannya, memegang peran strategis terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, bersama-sama dengan eksekutif. Dalam mendorong upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, dari manapun sumber pembiayaannya, legislatif dan eksekutif harus mampu memainkan perannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Terutama, kemiskinan yang dipandang sebagai problem lintas sektoral.

Peran legislatif ini sesuai dengan Pasal 42, UU No. 32/Tahun 2004, yaitu menetapkan anggaran pendapatan dan perundang-undangan dalam hal memberikan prioritas pengalokasian anggaran pada pos-pos pembangunan kearah percepatan penanggulangan kemiskinan.  Kemudian, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban penduduk miskin. Akselerasi dan sinkronisasi program pemerintah pusat ini harus dilakukan oleh DPRD dengan menyusun regulasi dan anggaran..

  Pada tahun 2009 ini, kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan ke 4 (empat) fokus program kegiatan yang meliputi (i) pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin; (ii) perluasan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan serta keluarga berencana; (iii) penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; dan (iv) peningkatan usaha rakyat

 

 

Penutup

Kemiskinan adalah kondisi yang membuat seseorang atau  ekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Diperlukan pemahaman dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat miskin tidak lagi hanya sebagai obyek yang dianggap tidak mampu sehingga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang salah sasaran. Melibatkan masyarakat tidak hanya sekedar berpartisipasi namun lebih daripada itu. Masyarakat miskin diberdayakan dalam proses pembangunan utamanya dalam menanggulangi kemiskinannya.

Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan harus mampu meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Jadi dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan bukanlah jumlah bantuan yang diutamakan tetapi bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan pembangunan yang berbasis kepada masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tentang pengertian kemiskinan serta penaggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, DPRD dapat menjalankan perannya menanggulangi kemiskinan melalui implementasi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara efektif.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Drs. H. Syaukani, HR, Prof. Dr. Afan Gaffar, MA, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan , Yogyakarta, 2002.

 

Mubyarto, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi , BPFE, Yogyakarta, 2001.

 

Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

 

Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat , PT. Elex Media Komputindo/Gramedia, Jakarta, 2007.

 

Roberto Akyuwen, Mengurangi Jumlah Penduduk Miskin : KU-TABUNG BagiKeluarga Miskin , Swara Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada Ed. Januari 2007.

 

H.A. Kartiwa, Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel, (makalah), 2006.

 

Indra Perwira, Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD, KPK Jakarta, 2006.

 

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.

 

Yusuf Anwar, Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK, Jakarta 2006.

Sat, 19 Oct 2013 @19:30


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Biografi
image

Drh.Komang Suarsana, MMA.

081353114888


Jl.Patih Nambi Gg XII No.5, Ubung Kaja, Denpasar, Bali Indonesia
Copyright © 2022 Komang Suarsana · All Rights Reserved