Ibukota Provinsi Bali: Singaraja, Denpasar, Singaraja lagi?

image

Oleh: Komang Suarsana

Belum usai wacana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Palangkaraya dibicarakan, di Bali pernah ada usul untuk memindahkan ibukota provinsi dari Denpasar ke Buleleng. Konon, usul ini didasari oleh beberapa alasan, misalnya bahwa Denpasar sudah cukup semrawut untuk melaksanakan fungsi pusat pemerintahan Provinsi Bali. Ada juga yang mendasarkan usul itu dari sisi historis, bahwa Buleleng sejak dulu sudah menjadi ibukota Sunda Kecil di zaman Bung Karno.

Dari Buleleng ke Denpasar

Secara geografis Buleleng punya lahan yang sangat luas. Luas kabupaten ini secara keseluruhan 1.365,88 km2 atau 24,25 % dari luas Provinsi Bali. Jumlah penduduk sebanyak 643.274 jiwa, kepadatan penduduknya hanya 471 jiwa/km2
Artinya, Buleleng belum sepadat Denpasar. Luas seluruh Kota Denpasar 127,78 km2 . Di wilayah seluas itu bermukim penduduk sebanyak 612.634 jiwa dengan kepadatan 4.840 jiwa/km2.

Jadi, kalau sekilas dilihat dari kondisi geografis dan demografis, Buleleng masih bisa ditata dengan baik agar tidak ruwet seperti Denpasar atau Badung terutama di selatan. Artinya, jika diasumsikan Buleleng menjadi ibukota Bali, kondisinya jauh lebih baik daripada Denpasar. Ini tentu baik untuk penyebaran pembangunan dan penduduk. Orang-orang tidak lagi terkonsentrasi di Denpasar atau di Badung saja, tapi juga bisa dialihkan ke Buleleng.

Jarak yang cukup jauh dari Denpasar bisa diakali dengan peningkatan jalur transportasi darat dan udara. Apalagi, konon katanya di Buleleng masih memadai untuk dibangun sebuah bandar udara yang jauh lebih besar dibandingkan Bandara Ngurah Rai. Apalagi sekarang sudah era telekomunikasi canggih, sehingga jarak yang jauh bukan masalah lagi. Sekarang yang penting, Buleleng benar-benar dipersiapkan untuk membuka diri dengan koneksi internetnya. Kalau sudah dengan argumentasi dan asumsi begitu, tak ada alasan menolak Buleleng menjadi ibukota Provinsi Bali di masa datang.

Buleleng punya punya catatan sejarah  yang sekarang nyaris tak berbekas. Buku Republik Indonesia Provinsi Sunda Ketjil (1953) memberi gambaran kejayaan Pelabuhan Buleleng. Di zaman pendudukan Belanda, pelabuhan itu dipakai untuk bongkar muat barang dan juga kapal pesiar asing yang membawa wisatawan menikmati Pulau Dewata. Saat itulah pamor pantai utara mengalami zaman keemasan.

Kondisi itu tetap bertahan saat Singaraja dipilih sebagai ibu kota Provinsi Sunda Kecil. Sebagai salah satu dari 10 provinsi di Indonesia, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 21/1950, Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Bima, Flores, Timor (Barat) dan Sumba, serta pulau kecil di sekitarnya. Kehidupan ekonomi dan sosial Buleleng ketika itu begitu hidup.

Pengaruh pesisir utara Bali memudar saat Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang (UU) No 64/1958 dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-136 Tahun 1960 yang menetapkan ibu kota Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar membuat Buleleng kehilangan urat nadi perekonomiannya.

Sejak ibu kota Bali beralih ke Denpasar, perkembangan masyarakat dan fisik Buleleng minim, bahkan dapat dikatakan stagnan. Timpangnya pembangunan dan derap wilayah antara utara dan selatan Bali membuat warga Singaraja banyak bekerja ke Denpasar, Gianyar, dan Badung. Mereka bekerja di sektor pariwisata sebagai penopang utama kehidupan masyarakat Bali.

Dari Denpasar ke Singaraja?

Prihatin oleh kondisi timpangnya Bali Utara-Bali Selatan, wacana untuk memindahkan ibukota Provinsi Bali ke Buleleng, merebak lagi. Wacana ini layak didengar sekaligus tidak boleh dianggap angin lalu.

Barangkali, memang, kondisi sesak Denpasar, sudah cukup menjadi alasan perpindahan itu. Terlebih, Denpasar dan Bali Selatan sepertinya sudah sulit dikembangkan lagi untuk perluasan pembangunan fisik yang bisa mewujudkan sebuah ibukota provinsi yang ideal.

Mempedomani penilaian pemekaran/pembentukan kabupaten/kota/provinsi sebagai pelaksanaan PP No.129 tahun 2000, m enurut penulis, ada sejumlah syarat dan kriteria, agar Buleleng benar-benar bisa kembali menjadi ibukota provinsi.

Pertama , dari aspek ruang. Calon ibukota provinsi, seperti Buleleng, harus mampu memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah provinsi. Indikatornya, jarak tempuh rata-rata terhadap ibukota kabupaten dan kota yang ada. Selain itu, luas wilayah memadai untuk mendukung aktifitas sosial ekonomi budaya dan politik kabupaten tersebut yang ditunjukkan oleh rasio luas lahan budidaya terhadap luas lahan daerah.

Calon ibukota provinsi mesti memiliki pola interaksi yang produktif dengan wilayah hinterland -nya. Itu diukur dari jarak tempuh rata-rata terhadap seluruh ibukota kabupaten/kota. Lokasi calon ibukota provinsi secara fisik tidak berdekatan dengan Ibukota Provinsi lain/kota yang dilihat dari jarak tempuh dengan ibukota provinsi lain. Calon ibukota juga harus mempunyai akses yang baik terhadap potensi sumber daya air yang ditunjukkan oleh jarak sumber daya air dengan pusat permukiman.

Faktor luas daerah baik luas wilayah keseluruhan maupun luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan juga menentukan layak tidaknya calon ibukota provinsi.

Kedua, jumlah penduduk. Lebih dari separuh jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor non pertanian yang diukur dengan rasio jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan atau SDA dengan total penduduk calon ibukota. Indikator lainnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk tidak minus (-) dan tenaga kerja yang menyangkut rasio jumlah PNS terhadap total pendudu serta rasio jumlah tenaga kerja produktif terhadap total penduduk

Ketiga, potensi daerah. Untuk kriteria ini c ukup banyak persayaratan yang harus dipenuhi oleh calon ibukota, seperti sarana dan prasarana transportasi misalnya tersedianya dalam jumlah memadai pelabuhan udara/laut/penyeberangan/sungai, terminal, panjang jalan, mobil, motor, kapal motor, dan jumlah perahu.

Demikian halnya dengan potensi pengembangan perumahan dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi seperti ketersediaan lembaga keuangan dan bank, non bank,KUD, non KUD, pasar modern, pasar tradisional, toko,dan kios. Di pihak lain juga harus ada potensi pengembangan sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta sarana peribadatan.

Yang cukup vital adalah sarana pariwisata dengan tersedianya obyek dan akomodasi yang memadai serta tersedia sarana kegiatan seni/institusi sosial, sarana olah raga, sarana komunikasi dan infrastruktur berupa jaringan listrik serta p rasarana dan sarana dasar yang ditunjang fasilitas pelayanan air limbah, fasilitas persampahan, dan air bersih.

Keempat , faktor pendukung. Faktor ini tak kalah pentingnya yakni yang meliputi sosial budaya, keamanan dan ketertiban,ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah, jumlah gedung yang ada, sertaketersediaan lahan untuk gedung pemerintahan.

Melihat begitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sanggupkan Buleleng menyandang status sebagai ibukota Provinsi Bali? Penulis serahkan kepada para pelontar wacana untuk mengkajinya.

 

Sat, 19 Oct 2013 @20:17


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Biografi
image

Drh.Komang Suarsana, MMA.

081353114888


Jl.Patih Nambi Gg XII No.5, Ubung Kaja, Denpasar, Bali Indonesia
Copyright © 2022 Komang Suarsana · All Rights Reserved