Pariwisata Berkelanjutan Vs Pro-kontra Wacana

image

DUA isu penting masih menyisakan reaksi dukungan dan penolakan, pro dan kontra di tengah masyarakat Bali. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (RTRK Sarbagita). Kedua,  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

Isu tentang RTRK Sarbagita terfokus pada wacana reklamasi Teluk Benoa. Sedangkan isu Rencana Induk Kepariwisataan menukik ke wacana dimasukkannya Besakih dalam  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN.

 

Berkelanjutan

World Trade Organization (WTO) mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan  sebagai  pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang.

Menurut Aronsson (2000), intepretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan meliputi empat kondisi. Pertama , harus mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memiliki perspektif ekologis. Kedua , menunjukkan keberpihakan pada pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal/setempat.

Ketiga , menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksploitasi daerah setempat. Dan, keempat , menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan peninggalan budaya di daerah tujuan wisata.

Konsep  pengembangan pariwisata berkelanjutan  telah menjadi model penataan pariwisata Bali. Konsep pariwisata yang memahami pentingnya keberlanjutan dengan menekankan pada keberlanjutan pengembangan suatu kawasan pariwisata  pada tiga aspek yakni ekologi, sosial budaya dan ekonomi, telah diimplementasikan. 

 

Teluk Benoa dan Besakih

Relevan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, terbitnya Perpres 45/2011 (kemudian diubah dengan Perpres No.51 Tahun 2014) bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman,produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjatidiri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana .

Dalam wacana publik, revisi atas beberapa substansi Perpres 45 menjadi Perpres 51,   “dicurigai”, karena dianggap memuluskan rencana pemerintah mereklamasi Teluk Benoa.

Revisi sebuah Perpres pasti tidak ujug-ujug . Pasti telah berdasarkan kajian komprehensif. Memang, salah satu perubahan penting menyangkut kawasan Teluk Benoa yang sebelumnya zone konservasi diubah menjadi zona budidaya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan, kondisi eksisting Kawasan Teluk Benoa sudah tidak seluruhnya memenuhi kriteria sebagai kawasan konservasi perairan. Secara faktual telah ada perubahan fisik antara lain jalan tol, jaringan pipa migas, maupun pelabuhan internasional Benoa. Selain itu, terjadinya pendangkalan, menjadi salah satu pertimbangan bahwa Kawasan Benoa tersebut tidak lagi tepat untuk dikatakan sebagai kawasan konservasi. Khusus keberadaan jalan tol layang di atas kawasan pantai, telah mengubah dinamika ekosistem pantai di Kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan penyesuaian peruntukan ruang.

Kawasan Teluk Benoa dinilai dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, termasuk tanaman bakau (mangrove ), serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa.

Perubahan Perpres Sarbagita juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika dan perubahan tujuan pembangunan perekonomian nasional, khususnya yang terkait dengan rencana percepatan pembangunan di Bali, yang merupakan bagian dari rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI).

Akan halnya pro-kontra penetapan Besakih sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), wacana ini pun membutuhkan ketenangan dan kejernihan pikiran untuk menelaahnya.

KSPN merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup termasuk untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam PP 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. 

Dalam PP tersebut dicantumkan 88 (delapanpuluh delapan) KSPN, 11 (sebelas) di antaranya ada di Bali. Salah satunya adalah KSPN Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya.

Penetapan KSPN ini merupakan bagian dari strategi dalam pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan sekaligus menjadi jawaban atas upaya menyiapkan infrastruktur yang menunjang kepariwisataan  yang berkualitas di Indonesia, termasuk di Bali.

Visi kepariwisataan  yang berkelanjutan di Bali sudah dilakukan dengan baik, melalui implementasi filosofi Tri Hita Karana. Pariwisata berkelanjutan itu tidak hanya menjaga lingkungan dan budaya tetapi juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya  bagi masyarakat. Dalam konteks itu, penetapan KSPN menjadi sangat penting. Terlebih secara umum KSPN telah  sesuai dengan Perda No. 16 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali serta telah sesuai pula dengan Perda sejumlah kabupaten kota di Bali.

Menariknya, ketika 11 KSPN di Bali disosialisasikan, wacana KSPN Besakih yang mengundang resistensi. Wacana ini menimbulkan pro-kontra. Sepuluh KSPN lainnya nyaris tak tersentuh protes dan pro-kontra.

Menyimak spirit PP 50/ 2011, pengembangan pariwisata suatu kawasan yang termasuk KSPN harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten, sehingga terencana dengan baik. Itu artinya, pengembangan pariwisata di Besakih pun harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten. Kenapa? Karena pengembangan di kawasan Besakih pun tidak boleh sembarangan, sehingga mesti direncanakan dengan matang melibatkan Pemkab Karangasem, Pemprov Bali hingga pemerintah pusat. Besakih sangat strategis. Jadi tidak boleh sembarangan dikembangkan oleh siapa saja. Harus dengan perencanaan yang matang, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Aspirasi masyarakat yang menolak KSPN Besakih, karena alasan kekhawatiran akan rusaknya kesucian pura dan hancurnya nilai-nilai yang ada, patut dihormati. Terlebih lagi yang menyangkut berubahnya kawasan Besakih dari kawasan spiritual menjadi kawasan pariwisata.  Pura Besakih sesuai Perda RTRWP Bali bukan termasuk kawasan pengembangan pariwisata.

Bagaimana dengan 10 calon KSPN lainnya yang notabene di dalam kawasan-kawasan itu juga terdapat Pura-Pura, baik Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, maupun Kahyangan Tiga?

 

Penutup

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen melaksanakan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memegang teguh prinsip kemitraan dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Tujuannya, untuk bertujuan menghapus atau meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi perhatian/pengembangan  usaha skala kecil oleh masyarakat lokal.

Pemerintah dan pemimpin masyarakat Bali mempunyai tugas berat untuk menyatukan seluruh aspirasi masyarakat agar tujuan dapat tercapai. Apabila alam telah dijaga kelestariannya maka kehidupan di masa depan akan lebih terjamin dan tentunya pariwisata pun akan lebih maju. Tidak ada lagi masyarakat yang hanya meraup keuntungan pribadi dengan mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Pro-kontra Perpres Sarbagita (reklamasi teluk Benoa) dan KSPN Besakih dapat dijadikan sebagai alat kontrol dalam pengambilan keputusan dan penentuan terkait pengembangan kepariwisataan berkelanjutan khususnya yang bersentuhan dengan nilai-nilai yang mengakar di masyarakat Bali.

Di pihak lain, bagi masyarakat,  isu dan wacana Perpres Sarbagita (reklamasi Teluk Benoa) dan KSPN Besakih hendaknya disimak secara utuh dan tidak sepotong-sepotong hanya dari informasi yang mengeuka. Masyarakat harus “melek media” agar informasi apapun media massa tidak serta merta dicerna tanpa memilih dan memliah kondisi objektifnya.

Media sebagai cermin kondisi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam menyukseskan pembangunan, hendaknya juga secara optimal mengupas wacana yang ada sebagai studi kasus karya jurnalistik yang berdampak positif terhadap opini public. Tentu saja untuk itu dibutuhkan komitmen menjaga objektivitas,  taat azas, serta patuh pada kaidah dan prinsip-prinsip jurnalistik.  (*)

 

Mon, 3 Nov 2014 @23:29

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Biografi
image

Drh.Komang Suarsana, MMA.

081353114888


Jl.Patih Nambi Gg XII No.5, Ubung Kaja, Denpasar, Bali Indonesia
Copyright © 2022 Komang Suarsana · All Rights Reserved